WEBINAR PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA KEPADA GENERASI MUDA MELALUI PROGRAM PASKIBRAKA
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mengikuti Webinar Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Paskibraka yang diadakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila via Virtual Zoom untuk mensosialisasikan persiapan yang diperlukan dan gambaran pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang diatur lebih lanjut pelaksanaannya dalam Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2021. Hadir pada webinar tersebut antara lain Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Perwakilan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Sekda Provinsi, Sekda Kabupaten/Kota, Para Kepala Badan Kesbangpol, Para Kepala BPKAD, dan Para Kepala BAPPEDA wilayah Jawa dan Kalimantan. (Kamis 16/09/21)
Dalam kata sambutannya Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M. mengatakan Purnapaskibraka Duta Pancasila tersebar di tingkat pusat, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota menjadi kekuatan SISHANKAMRATA menjaga Pancasila dan NKRI.
“Kaderisasi Duta Pancasila dengan cara pembentukan paskibraka dan penetapan purnapaskibraka Duta Pancasila. Pembentukan paskibraka ada 3 tahapan, yang pertama perekrutan dan seleksi dalam bentuk tes online materi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), yang kedua pemusatan pelatihan dalam bentuk Pembekalan Pancasila, dan yang ketiga pengukuhan paskibraka dalam bentuk Ikrar Setia kepada Pancasila. Kemudian untuk penetapan purnapaskibraka Duta Pancasila juga dalam bentuk Pembekalan Pancasila,” ujar Rima.
Sementara itu Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Drs. Drajat Wisnu Setyawan, M.M menyampaikan bahwa sinergi pemerintah pusat dan pemda melalui pembinaan ideologi Pancasila baik kepada para calon paskibraka maupun purnapaskibraka, diharapkan nantinya dapat membantu kinerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, beserta Badan Kesbangpol Prov/Kab/Kota dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa akibat banyaknya muncul paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Direktur Pengendalian, Mukhammad Fahrurozi, S.Sos, M.Si. meminta agar segera disampaikan data-data penetapan purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila untuk segera diverifikasi.
“Mulai tahun ini PIP sudah mulai insert pada Program Pembentukan Paskibraka, sampai setelah pengukuhan secara berkelanjutan dalam mendukung peran purnapaskibraka Duta Pancasila dan organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (aktifitas kaderisasi keanggotaan, aktifitas aktualisasi Pancasila, dan aktifitas peningkatan kompetensi),” lanjutnya lagi.